Undang-undang R.I nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang R.I nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Cipta Media Indonesia, 2018)
Dalam rangka mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah perlu adanya penataan terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat